Oksibil.id, — Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana, ST.M.Si, mengeluarkan pernyataan yang cukup keras kepada dinas Kesehatan, RSUD, dan Perindakop yang dinilainya kinerja mereka belum terealisasi secara baik dalam menjalankan visi Pembangunan. Demikian hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri dan membuka rapat Rapat Kerja Pencegahan Penyakit Menular di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Bapperida Pegubin, Jumat,(15/Agustus 2025).
Pernyataan seorang Bupati Spei sebagai kepala daerah tersebut sekaligus menjadi tamparan keras tidak saja kepada dinas yang dituju saat itu, melainkan ini juga menjadi peringatan kepada OPD yang lainnya.
Bupati memberi kartu merah bagi dinas yang selama ini tidak tepat sasaran dalam menjalankan program pada pertengahan tahun dan itu sangat meresahkan dirinya selaku pimpinan daerah maupun untuk kepentingan masyarakat. Terbukti dalam pemaparan materi dari dinas kesehatan mengungkapkan, ada tiga puskesmas yang menjadi sasaran penyakit malaria hingga kini makin meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita bisa lihat dari sisi kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi apalagi mau mengurus staf nya di dalam paling kacau, bukan ini saja tetapi seluruh dinas tidak pernah bekerja dengan benar. Makanya saya selalu sarankan untuk seluruh ASN wajib membaca referensi supaya pahami fungsi tugasnya”, tegas Bupati saat itu yang juga menyinggung dinas lainnya.
“Pelayanan Kesehatan Terganggu karena memprioritaskan kepentingan pribadi, pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa terabaikan. Misalnya, distribusi obat yang tidak merata, kurangnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, atau lambannya penanganan kasus darurat”, tegasnya.
Ia juga mengatakan, Oknum yang berkuasa dapat menyalahgunakan anggaran kesehatan untuk kepentingan pribadi, seperti korupsi proyek, mark-up harga, atau pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Bupati spei yang juga sebagai mantan kepala Bapperida saat itu menekan setiap program pembangunan yang diajukan perlu di teliti, demi mempertimbangkan jumlah APBD yang sangat minin.
“Saya sudah tahu semua kepala SKPD dan bawaannya mulai hari ini berhenti adahkan kegiatan perjalanan dinas ke luar Papua, itu perjalanan dinas omong kosong. Seluruh dianas perlu menerapkan sistem yang transparan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta rekrutmen dan promosi, dibutuhkan sistem pengawasan yang ketat dari pihak internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terlebih pada dinas kesehatan,Pendidikan dan Perindakop”, tegasnya.
Menurutnya kinerja OPD tahun ini paling buruk apalagi tingkat koordinasi antara pimpinan dan bawaan terhadap sistem kerja dan prosedur untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dan melakukan perbaikan tidak pernah dilakukan.
“Makanya kalau untuk di dinas Perindagkop perlu melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Upaya perbaikan secara internal dan eksternal, ini yang diharapkan untuk keseimbangan dan perputaran ekonomi di Pegubin. (Aquino Ningdana).
