Spei Yan Bidana, adalah salah satu tokoh politik yang saat ini menjadi sorotan publik di hampir seluruh tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan, namanya menjadi buah bibir elit dan para aktifis lantaran banyak terobosan strategis yang dilakukan.
Sebagai Bupati, Ia melihat masa depan, dengan tahapan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tidak seperti lazimnya menghabiskan waktu memimpin daerah, tetapi ada standar mutu yang disiapkan jauh kedepannya.
Di Kota Oksibil kemarin, satu tahapan administrasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan. Sebuah Forum yang dihadirkan untuk menguji apakah konsep pembangunan berkelanjutan yang sedang disusun sesuai dengan keadaan Pegunungan Bintang ataukah tidak untuk dapat dilaksanakan pemerintah daerah kedepannya.
Kabupaten Pegunungan Bintang adalah daerah yang memiliki karakter tidak sama dengan banyak daerah lain. Berada di wilayah pegunungan dan perbatasan, memiliki kondisi geografis yang berat, akses antarwilayah yang terbatas, serta kebutuhan pelayanan dasar yang masih harus terus ditingkatkan. Pada saat yang sama, daerah ini memiliki potensi kekayaan yang sangat besar berupa hutan, sumber daya air, keanekaragaman hayati, pangan lokal, pengetahuan masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Semua potensi ini dipikirkan dalam sebuah kerangka besar Peraturan Daerah yang kuat untuk dilakukan nantinya.
Dalam RPJMD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2025–2029, arah pembangunan tidak hanya berbicara mengenai pelayanan dasar dan kemandirian ekonomi, tetapi juga menempatkan budaya dan tata ruang yang berkelanjutan sebagai bagian penting dari masa depan daerah. Dialog soal Naskah Akademik kemudian mempertemukan kebutuhan yang sama pentingnya, untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga vondasi kehidupan yang memungkinkan kesejahteraan tersebut bertahan dalam jangka panjang.
“Kita membutuhkan jalan. Kita membutuhkan sekolah, fasilitas kesehatan, telekomunikasi, energi, perumahan, pangan, dan kegiatan ekonomi. Tetapi setiap pembangunan tersebut harus semakin baik dalam menjawab pertanyaan dibangun dimana, untuk siapa, dengan risiko apa, dan bagaimana ruang kehidupan masyarakat tetap terlindungi. Itulah sebabnya pembangunan berkelanjutan bagi Pegunungan Bintang tidak boleh dimaknai hanya sebagai agenda lingkungan hidup”, kata Bupati Spei dalam forum dialog tersebut.
Untuk diketahui, salah satu kekuatan utama yang sedang dibangun melalui Naskah Akademik ini adalah Ap Iwol. Ap Iwol tidak ditempatkan hanya sebagai simbol budaya atau pelengkap dalam dokumen pembangunan. Ap Iwol dipahami sebagai Rumah Kehidupan, yang di dalamnya terdapat hubungan manusia dengan tanah, hutan, air, pangan, keluarga, pengetahuan, nilai spiritual, serta tata cara masyarakat mengambil keputusan dan menjaga ruang hidupnya. Begitu cara Bupati Spei menegaskan.
Sampai tahun 2026, proses pemetaan mendokumentasikan 17 Komunitas Ap Iwol. Data tersebut sangat penting, tetapi juga dikelola dengan hati-hati. Peta masyarakat ini bukan sekadar gambar batas, namun di dalamnya terdapat sejarah, pemegang hak, sumber air, hutan, kebun, situs budaya, pengetahuan, serta hubungan antar-komunitas yang harus dihormati dan terus divalidasi bersama masyarakat. Karena itu Bupati Spei menegaskan bahwa masyarakat adat dalam pembangunan Pegunungan Bintang bukan objek pembangunan namun subjek pembangunan, pemegang hak, pemilik pengetahuan, sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga ruang kehidupan.
Menurutnya, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat, bukan justru menghilangkan ruang hidup yang selama ini menjadi dasar keberlangsungan masyarakat.
Untuk diketahui, Pegunungan Bintang juga mempunyai posisi yang sangat penting dari sisi ekologis, dimana bentang pegunungan, hutan primer, kawasan karst, mata air, dan jaringan sungai menjadikan wilayah ini salah satu kawasan hulu yang sangat strategis. Kajian yang sedang disusun menunjukkan besarnya ketersediaan sumber daya air serta kuatnya fungsi kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Karena itu, Pegunungan Bintang layak dipahami sebagai menara air regional atau pusat hidrologi yang memiliki arti penting bagi bentang Papua yang lebih luas. Tetapi, posisi tersebut jangan hanya dibanggakan, melainkan membawa tanggung jawab yang berat.
Menurut Bupati Spei, apabila hutan di hulu rusak, yang terdampak bukan hanya hutan. Mata air, sungai, pangan, keanekaragaman hayati, stabilitas lereng, dan kehidupan masyarakat juga ikut terdampak. Karena itu pembangunan infrastruktur, permukiman, kegiatan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam harus semakin memperhatikan daya dukung, kondisi lereng, kawasan karst, daerah tangkapan air, serta risiko bencana. Naskah Akademik menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah mempunyai fungsi ekologis penting dan kondisi lereng yang membutuhkan kehati-hatian dalam pembangunan. “Prinsipnya sederhana, kita tetap membangun, tetapi kita harus mengetahui batas aman untuk membangun”
Pertemuan kemarin ia menegaskan bahwa menjaga alam tidak boleh berarti masyarakat tidak berdaya. Hutan, air, biodiversitas, pangan lokal, dan kebudayaan harus dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selama pemanfaatannya dilakukan secara benar, adil, dan berkelanjutan.
“Kita mempunyai pangan lokal yang harus diperkuat. Kita mempunyai kopi yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah tanpa harus membuka hutan baru. Kita mempunyai peluang energi terbarukan. Kita juga mempunyai peluang pembiayaan dari jasa lingkungan, karbon, air, dan biodiversitas. Naskah Akademik ini sendiri menegaskan bahwa stok karbon tidak sama dengan kredit karbon. Setiap peluang pembiayaan harus didahului oleh kepastian hak, data dasar yang kuat, persetujuan masyarakat, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, sistem pemantauan, verifikasi, safeguards, serta mekanisme pembagian manfaat yang jelas dan adil.
Prinsip yang harus kita pegang adalah: pembiayaan mengikuti perlindungan hak masyarakat dan fungsi ekologis, bukan sebaliknya”, ujar Bupati.
Melalui Seminar awal ini, dirinya meminta kepada tim penyusun dan seluruh peserta untuk memberikan perhatian serius terhadap lima hal penting.
Pertama, pastikan dasar ilmiah dan data yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Data hidrologi, geologi, hutan, biodiversitas, risiko bencana, wilayah adat, pangan, sosial-ekonomi, dan seluruh informasi spasial harus terus diverifikasi. Kita jangan membuat kebijakan besar di atas data yang belum cukup kuat.
Kedua, tempatkan Ap Iwol sebagai fondasi tata kelola, bukan hanya sebagai narasi budaya.
Konsep tersebut harus dapat diterjemahkan menjadi mekanisme nyata dalam perencanaan, pemanfaatan ruang, musyawarah, perlindungan hak, pengelolaan sumber daya, serta pembagian manfaat.
Ketiga, pembangunan harus berbasis daya dukung dan risiko wilayah. Kita harus mengetahui ruang mana yang aman untuk dikembangkan, ruang mana yang membutuhkan pembatasan, dan ruang mana yang harus kita lindungi karena mempunyai fungsi ekologis atau budaya yang penting.
Keempat, kekayaan alam harus menghasilkan kesejahteraan yang adil. Pangan lokal, kopi, energi terbarukan, jasa ekosistem, hasil hutan bukan kayu, dan potensi ekonomi lainnya harus dikembangkan agar manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
Kelima, Ranperda yang kita susun harus dapat dilaksanakan. “Saya tidak menginginkan Peraturan Daerah yang hanya berisi prinsip-prinsip yang baik tetapi sulit diterapkan. Harus jelas: siapa melakukan apa; bagaimana koordinasinya; bagaimana pembiayaannya; data apa yang digunakan; bagaimana masyarakat terlibat; bagaimana pengawasan dilakukan; bagaimana manfaat dibagi; dan bagaimana kita mengukur apakah kebijakan ini berhasil atau tidak”, jelasnya. (team)
