JAKARTA – Wacana Blok Migas Masela yang sedang direncanakan Pemerintah Pusat mendapat berbagai tanggapan di masyarakat, salah satunya Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) yang meminta pemerintah pusat dan daerah sama-sama berlaku adil dalam membuka kesempatan kerja bagi Putera/I asal daerah terdampak yang memiliki kesempatan untuk bekerja di Migas tersebut.
“Kami mita dengan sangat hormat kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku dan dua daerah terdampak KKT dan MBD untuk duduk Bersama membahas Langkah-langkah apa yang harus dilakukan khususnya bagi anak daerah yang bisa bekerja di Migas Masela nantinya. Kami sampaikan ini karena MBD dan KKT memiliki Sejarah Panjang sejak awal hingga saat ini, Dimana perjuangan terhadap Migas Masela itu juga bagian dari perjuangan warga Maluku Barat Daya meskipun telah terpisah karena pemerintahan, tetapi inilah sejarahnya sehingga disini kita bicara soal keadilan yang merata”, kata Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia, Freni Lutrun kepada awak media di Jakarta senin (20/04).
Menurut Freni Lutrun, Langkah pemerintah untuk mempercepat eksplorasi Migas Masela tentu mendapat dukungan masyarakat tetapi jauh lebih penting adalah soal keadilan yang harus di distribusikan merata tanpa ada Kesan diskriminasi.
“KKT dan MBD itu orang saudara, hidup bercampur satu dengan lainnya, sama halnya dengan soal perjuangan Migas Masela. Sebelum terlepas MBD dari KKT, Blok ini menjadi perbincangan bersama bukan satu wilayah saja, ini yang kami katakan soal keadilan, terlepas dari masih ada opini yang berkembang soal klaim wilayah Migas itu, itu tidak penting, jauh lebih penting adalah banyak anak-anak di dua daerah ini sedang menaruh harapan mereka suatu saat bisa bekerja di Migas Masela karena merasa memiliki, ini yang harus dipikirkan matang-matang”, jelasnya.
Hal lain yang disampaikan Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia ini Adalah pernah ada kesepakatan Bersama antara pemerintah Kabupaten MBD dan SKK Migas soal rencana membuka balai Latihan kerja dan beberapa kesepakatan lainnya namun sayang sekali tidak di realisasikan pemerintah pusat sampai saat ini sejak masa kepemimpinan Bupati Barnabas Orno.
“Selain kami minta keadilan untuk tenaga kerja, tetapi pernah ada kesepakatan Bersama antara pemda MBD dan SKK migas namun itu tidak berjalan. Ini bukti bahwa memang tahapan dan rencana itu sudah berjalan jauh, sayang sekali kalau saat ini dialognya Kembali ke persoalan lama”, tegasnya.
Ditegaskan, jika kesepakatan pemerintah pusat dan MBD soal balai Latihan kerja itu sudah dibuka pada masa itu, maka diskursus seperti ini, tidak ada perdebatan lagi soal peluang bagi tenaga kerja karena pemerintah sudah siapkan itu jauh-jauh hari.
“Inilah yang kami katakana bahwa rencana pemerintah seringkali mengabaikan hal-hal prinsip yang sudah disepakati”, tegasnya.
Terkait dengan hal ini, menurutnya, pihak Yayasan akan menyurati pemerintah Pusat khususnya SKK Migas, Menteri ESDM untuk menyampaikan aspirasi rakyat, sekaligus mengecek sejauhmana respon pemerintah dan perlakuan pemerintah yang adil terkait permintaan rakyat di dua daerah terdampak KKT dan MBD. (team-redaksi)
