oksibil.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih kader Hubungan Industrial Pancasila (HIP) untuk memperkuat hubungan kerja yang harmonis, dengan fokus pada nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan kader HIP ini bertujuan membentuk kader yang mampu menjembatani komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mendorong dialog sosial yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama.
“Tujuan utama pelatihan ini adalah mencetak kader-kader yang kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HIP di perusahaan, ” ujar Yassierli saat membuka acara pembentukan kader HIP dalam rangka Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025) malam.
Ditegaskan Yassierli, GPN adalah kunci untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Para kader yang terlatih dapat memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan hubungan kerja yang produktif, ” ujarnya.
Yassierli menjelaskan dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari dan mendiskusikan berbagai aspek tentang hubungan industrial termasuk pengelolaan konflik, ciptakan dialog sosial, negosiasi yang lebih efektif, dan penguatan posisi kerja dalam kerangka kerja yang berkelanjutan.
“Saya berharap peserta pelatihan kader HIP mampu menyerap nilai-nilai industrial berbasis Pancasila, menguasai keterampilan dialog sosial, dan memiliki kemampuan untuk menginisiasi program-program produktivitas di lingkungan kerja masing-masing, ” ujarnya.
Dirjen PHI & Jamsos Indah Anggoro Putri mengatakan melalui hubungan industrial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, GPN dapat diwujudkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan lndonesia.
“Peserta pelatihan kader angkatan 4 dan 5 dalam rangka GPN diikuti 200 orang. Terdiri atas 40 orang unsur pemerintah; 80 orang unsur pengusaha; dan unsur serikat pekerja/serikat buruh 80 orang, ” ujarnya.*
