Jakarta, Oksibil.id – Yayasan Suara Timur Indonesia (STI) mengajak para buruh Pelabuhan untuk merespons salah satu program andalan yang saat ini didukung penuh Wapres Gibran tentang “Buruh Sekolah, Buruh Sarjana.
“Kita sangat senang kalau Wapres kita Gibran Rakabuming Raka begitu pekah terhadap kondisi para buruh Pelabuhan. Beliau memberi harapan untuk buruh tidak dipandang sebagai salah satu unit kerja yang sepeleh, melainkan penting sekali sebagai bagian dari komitmen untuk SDM unggul dan profesionalitas kerja para buruh. Ini kita ajak para gubernur, Bupati, dan para pengelolah Pelabuhan untuk cepat merespon kabar baik ini untuk ditindaklanjuti”, kata Sekretaris Yayasan Suara Timur Indonesia, Freni Lutruntuhluy di Jakarta pada jumat (12/09/2025).
Menurutnya, pertemuan Walil Presiden saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia di Istana Wapres, Jakarta pada Selasa lalu itu menunjukan keberpihakan Wapres Gibran tentang komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) buruh pelabuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Freni Lutruntuhluy, sebagai Lembaga sosial yang melakukan fungsi pendampingan terhadap masyarakat, Yayasan yang dipimpinnya memberi apresiasi karena pemimpin di negeri ini telah bergerak cepat untuk mengatasi berbagai persoalan rakyat.
Menurutnya, Wapres Gibran menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dalam peningkatan SDM. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan alokasi khusus Kartu Indonesia Pintar buat buruh pelabuhan.
Menurut Gibran, kata Fren Lutruntuhluym kemandirian bangsa hanya dapat dicapai bila didukung SDM unggul yang lahir dari pendidikan berkualitas. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberi perhatian besar terhadap peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan.
Dalam wawancara bersama awak media di Jakarta, Putera asal Maluku itu mengatakan, pertemuan Wapres Gibran itu memberi harapan terhadap inisiatif TKBM dalam Program Buruh Sekolah, Buruh Sarjana” tersebut rencananya mulai berjalan pada September 2025.
“Kita ajak para buruh dan pengelolah Pelabuhan lebih khusus kepala daerah untuk segera merespons program ini, melakukan koordinasi dengan dinas teknis di daerah untuk menyusul Langkah-langkah yang lebih strategis terhadap masa depan buruh Pelabuhan”, tegasnya. (tim-red)
